Selenggarakan Regional Meeting di UMSU, MHH Pusat Soroti Etika Publik dan Politik

MEDAN - Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melangsungkan Regional Meeting se Sumatra dan Kalbar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas ini digelar pada 5 sampai 6 Juli 2023. 

Baca juga: Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Lakukan Framing, Fitnah, dan Informasi Menyesatkan dalam Publikasi Opini

Selain Busyro, turut hadir di acara ini ada Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Wakil Ketua Manager Nasution, Dewan pakar Bambang Widjojanto, Feri Amsari, Septa Candara dan Ketua dan Sekretaris MHH PWM se Sumatra dan Kalbar.

Dalam keynote speakernya, Busyro menyoroti persoalan kebangsaan yang menyelimuti Indonesia. Lebih khusus tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, KPK, MK dan seterusnya.

Baca juga: Permendikbudristek 44/2024: Dorong Profesionalisme dan Kesejahteraan Dosen

Dalam pandangannya, etika publik dan politik harus dibimbing dengan kejujuran, berbasis nilai-nilai agama dan Pancasila. Dia berharap etika publik dan politik yang dibimbing oleh ketiga entitas tersebut akan melahirkan kebijakan/peraturan yang baik-baik.

“Kalau ada etika publik dan politik yang berbasis kejujuran, berbasis nilai-nilai agama dan Pancasila yang benar, maka tentunya tidak akan pernah ada RUU Kesehatan yang sangat bermasalah dan banyak disoroti publik, ” kata Busyro.

Baca juga: Mendesak Investigasi dan Sanksi Lebih Berat untuk Mengatasi Praktik Laporan Auditor Independen Fiktif

Etika publik dan politik, imbuhnya, senantiasa diusahakan oleh gerakan Muhammadiyah yang diaktualisasikan dalam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah yang ternyata juga terinspirasi dari semangat yang digali dari tiga ayat yaitu Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 36.

“Ketiga ayat inilah sebenarnya yang menginspirasi apa yang selama ini kita kerjakan dalam Muhammadiyah, termasuk yang dikerjakan oleh manajemen Amal Usaha Muhammadiyah, ” ujar Busyro.

Baca juga: Reformasi Profesi Akuntan di Indonesia Menuju Regulasi yang Lebih Inklusif dan Terstruktur

Ketua KPK 2010-2011 ini menjelaskan tiga ayat tersebut selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung di Pancasila dan empat paragraf pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Bila nilai-nilai itu diterapkan oleh para pengelola negara, maka tidak ada gambaran masyarakat kita yang timpang dan penuh ketidakadilan, ” tegasnya.

Baca juga: Hendri Kampai: Jika Mau Adil, Tangkap Semua Menteri Tukang Impor, Jangan Ada Tebang Pilih!

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Regional Meeting  Se-Sumatera ini merupakan agenda pertemuan pertama yang dijadwalkan oleh MHH PP Muhammadiyah.

Dan khusus pada periode kepengurusan sekarang ini, kata Trisno, MHH bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) sepakat untuk konsentrasi membahas persoalan terkait Pemilu 2024.

“Maka regional Meeting kali ini salah satunya yang akan kita bicarakan adalah tentang Pemilu. Termasuk kita akan membantu LHKP untuk mendorong kader-kader Muhammadiyah terjun dalam kancah politik dan bisa berkontestasi pada pemilu 2024, ” ujarnya.